jb
jb
jb
jb
jb
JENDELABABEL.COM, PANGKALPINANG — Suasana Gedung DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) di sambangi gerakan Mahasiswa Universitas Bangka Belitung (UBB). Rabu, (6/5/2026)
Kedatangan ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Keluarga Mahasiswa Universitas Bangka Belitung (KM UBB), dari beberapa jurusan ini disambut hangat langsung Gubernur Bangka Belitung, Hidayat Arsani, dan Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya serta wakil Ketua edi Iskandar hingga anggota sekitar pukul 15.00 WIB.
Iisu-isu krusial tak luput dari penyampaian para mahasiswa secara dialogis. Pihak Forkopimda Babel membuka ruang seluas-luasnya bagi mahasiswa untuk menyampaikan kajian dan analisa mereka terkait kondisi ketenagakerjaan dan pendidikan di Bumi Serumpun Sebalai.
“Kami menyambut baik aspirasi adik-adik mahasiswa. Hal seperti ini positif bagi pemerintah untuk bekerja lebih baik lagi,” ujar salah satu pimpinan fraksi Kepala awak media
Dalam aksi tersebut, mahasiswa UBB menyerahkan surat tuntutan yang berisi analisis mendalam mengenai kebijakan daerah dan nasional. Berikut adalah poin-poin utama yang menjadi desakan mahasiswa yang di tandatangani langsung oleh Gubernur Hidayat Arsani dan Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya.
BACA.
• Pengawasan Upah: Mendesak penguatan pengawasan terhadap pelanggaran upah di bawah standar dan hak normatif pekerja.
• Pekerja Informal: Menuntut pengakuan formal dan integrasi sistem perlindungan sosial bagi pekerja sektor informal.
• Jaminan Sosial: Penyediaan jaminan sosial daerah bagi ± 51,29% tenaga kerja di sektor informal.
• Tenaga Kerja Lokal: Regulasi tegas yang mewajibkan perusahaan menyerap tenaga kerja lokal dan menyediakan pelatihan.
• Kesejahteraan Guru: Menuntut gaji guru minimal setara UMR dan penghapusan status honorer jangka panjang yang tidak layak.
• Diversifikasi Ekonomi: Mendesak peralihan dari sektor ekstraktif guna menciptakan lapangan kerja yang lebih stabil.
• Dampak UU Cipta Kerja: Menuntut kajian empiris terkait penurunan perlindungan buruh akibat implementasi UU Cipta Kerja di Babel.
• Transparansi Anggaran: Mendesak keterbukaan data anggaran dan pelibatan publik dalam perencanaan daerah.
• Kualitas SDM: Reorientasi 15-20% anggaran pendidikan untuk program vokasi serta link and match dunia kerja.
• Evaluasi Program MBG: Meninjau ulang anggaran Makan Bergizi Gratis agar tidak memangkas anggaran inti pendidikan dan kesejahteraan guru.
• Tolak Outsourcing: Menuntut penghapusan sistem outsourcing yang eksploitatif serta revisi menyeluruh terhadap UU Cipta Kerja.
Menanggapi poin-poin tersebut, Gubernur Hidayat Arsani dan Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya berkomitmen untuk menindaklanjuti tuntutan mahasiswa melalui mekanisme rapat koordinasi bersama pihak terkait. Kehadiran Edi Iskandar dan jajaran legislatif lainnya mempertegas bahwa tuntutan ini akan menjadi prioritas dalam pembahasan kebijakan daerah ke depan. (Jendela Group)
jb
