DPRD Babel Dorong RUU Daerah Kepulauan, Perjuangkan Keadilan Fiskal dan Hak Royalti Timah

JENDELABABEL.COM, PANGKALPINANG – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menegaskan komitmennya memperjuangkan kepentingan daerah kepulauan melalui dukungan terhadap pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan oleh DPR RI.

Dukungan itu disampaikan Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Tim Pansus DPR RI di Ruang Pasir Padi, Kantor Gubernur Babel, Jumat (28/8/2026).

Didit menilai RUU Daerah Kepulauan menjadi momentum penting untuk menghadirkan keadilan fiskal bagi daerah yang memiliki karakter geografis berbeda dengan wilayah daratan.

Menurutnya, jika skema alokasi yang diperjuangkan mencapai sekitar lima persen, potensi tambahan ruang fiskal bagi APBD Babel diperkirakan dapat mencapai Rp3,5 triliun.

Tambahan fiskal tersebut, kata Didit, akan membuka ruang lebih besar bagi pemerintah daerah memperkuat sektor strategis, terutama kesehatan, pendidikan, dan ekonomi masyarakat.

Di sektor kesehatan, ia menekankan pentingnya peningkatan kapasitas dan sumber daya medis agar masyarakat Babel tidak harus keluar daerah untuk memperoleh layanan kesehatan tertentu. Upaya itu antara lain ditempuh melalui kolaborasi dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk mendukung pemenuhan kebutuhan dokter spesialis.

Tak hanya RUU Daerah Kepulauan, DPRD Babel juga kembali menyoroti persoalan Dana Bagi Hasil (DBH) dan royalti timah yang menjadi hak daerah.

Didit mendesak pemerintah pusat, khususnya Kementerian Keuangan, segera menuntaskan pembayaran hak daerah tersebut. Ia menegaskan, persoalan royalti timah bukan sekadar urusan administrasi, melainkan menyangkut kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Babel.

“Ini uang rakyat Babel. Hak-hak daerah harus segera diselesaikan.”

Didit mengajak pemerintah pusat, DPR RI, pemerintah daerah, DPRD, serta seluruh pemangku kepentingan untuk membangun kekuatan bersama memperjuangkan regulasi yang mampu memberikan keadilan bagi daerah kepulauan.

Bagi Babel, perjuangan RUU Daerah Kepulauan bukan semata soal regulasi, tetapi tentang memperbesar ruang fiskal, memastikan hak daerah, dan menghadirkan pembangunan yang lebih adil bagi masyarakat.

Editor: [Jendela Group]