jb
jb
jb
JENDELABABEL.COM, PANGKALPINANG — DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) meminta penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 diarahkan secara selektif dengan mengutamakan pemenuhan layanan dasar masyarakat.
Sektor pendidikan dan kesehatan menjadi perhatian utama di tengah kondisi fiskal daerah yang masih terbatas. DPRD menilai kebutuhan dasar masyarakat harus dituntaskan sebelum pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk program lainnya.
Wakil Ketua DPRD Babel, Edy Nasapta, mengatakan DPRD bersama Pemerintah Provinsi Babel akan terus memperkuat kolaborasi dalam menyusun anggaran agar keterbatasan fiskal tidak mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Hal itu disampaikannya usai rapat paripurna penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan penyampaian APBD Tahun Anggaran 2027 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Babel, Senin (31/8/2026).
Menurut Edy, postur awal APBD Babel 2027 diproyeksikan berada di kisaran Rp2 triliun lebih. Namun, angka tersebut masih akan mengalami pembahasan dan penyesuaian hingga ditetapkan menjadi APBD definitif.
“Nilai nominal untuk 2027 sekitar Rp2 triliun lebih. Kalau APBD perubahan ini tidak banyak karena memang sudah berjalan, nanti tinggal penyesuaian-penyesuaian. Pada saat finalnya nanti semua baru kita ketahui,” kata Edy.
Ia menegaskan, keterbatasan ruang fiskal menuntut pemerintah daerah dan DPRD lebih cermat menentukan skala prioritas. Menurutnya, belanja yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat harus ditempatkan di urutan teratas.
“Layanan dasar itu harus kita penuhi dulu. Harus selesai kita penuhi dulu. Lalu selanjutnya baru kita menginjak kepada prioritas yang lain,” ujarnya.
Edy menyebut pendidikan dan kesehatan merupakan bagian dari layanan dasar yang tidak boleh terabaikan. Selain itu, kewajiban-kewajiban pemerintah daerah juga harus diselesaikan terlebih dahulu.
“Layanan dasar itu penting sekali, harus kita bereskan dulu, baik kesehatan, pendidikan, semua. Termasuk pembayaran semua yang dasar-dasar,” katanya.
Rumah Sakit Jantung Belum Masuk Prioritas 2027
Di tengah pembahasan prioritas anggaran tersebut, pembangunan rumah sakit jantung di Bangka Belitung dipastikan belum dapat direalisasikan pada 2027.
Edy mengatakan salah satu faktor utamanya adalah keterbatasan kemampuan fiskal daerah. DPRD bersama Gubernur Babel juga telah menyepakati pembangunan rumah sakit tersebut tidak dibiayai melalui skema dana pinjaman.
“Di 2027 kita belum bisa melaksanakan pembangunan rumah sakit jantung dikarenakan kita semua sepakat dengan Bapak Gubernur juga untuk tidak memakai anggaran itu dari dana pinjaman,” ungkapnya.
Meski belum dapat direalisasikan dalam waktu dekat, DPRD tetap memberikan dukungan terhadap rencana pembangunan rumah sakit jantung. Fasilitas kesehatan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat Babel.
“Insyaallah Bangka Belitung seperti kata Bapak Gubernur tadi, harus ada. Sebagai program yang sangat baik, kita juga mendukung, tetapi tinggal uangnya,” ujar Edy.
Karena itu, DPRD berharap pemerintah pusat segera merealisasikan Dana Bagi Hasil (DBH) dan royalti timah yang menjadi hak daerah. Tambahan pendapatan tersebut dinilai dapat memperluas ruang fiskal pemerintah daerah untuk membiayai berbagai program pembangunan.
“Mudah-mudahan pemerintah pusat cepat mengucurkan DBH dan royalti timah itu kepada kita, karena memang hak kita,” katanya.
DPRD Dorong Efisiensi dan Belanja Berdampak
Edy menambahkan, keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan bagi pemerintah daerah untuk mengurangi efektivitas pembangunan. Sebaliknya, kondisi tersebut harus mendorong pemerintah dan DPRD semakin selektif dalam menentukan program.
“Dorongannya adalah kolaborasi dan kita bersama-sama memikirkan supaya anggaran yang sempit ini bisa cukup,” jelasnya.
Menurut dia, apabila dalam pembahasan APBD nantinya terdapat ruang fiskal tambahan, anggaran tersebut dapat diarahkan untuk program di luar kebutuhan utama. Namun, setiap program tetap harus memiliki manfaat yang jelas dan memberikan dampak bagi masyarakat maupun pembangunan daerah.
“Nanti ada lebih, baru kita gunakan untuk hal-hal yang non-prioritas. Tetapi harus bermanfaat dan ada feedback-nya untuk provinsi kita, Bangka Belitung ini. Seluruh masyarakat bisa merasakan,” tuturnya.
Pemprov Siapkan Anggaran Bantuan Air
Selain pembahasan APBD 2027, DPRD Babel turut menyoroti kebutuhan air bersih masyarakat di tengah musim kemarau.
Edy memastikan pemerintah daerah telah menyiapkan anggaran melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan memperoleh air bersih.
“Pastinya itu sudah ada. Kita juga sudah ada anggaran-anggaran untuk membantu itu di OPD terkait,” katanya.
Menurutnya, penyaluran bantuan air telah mulai dilakukan. DPRD akan terus memantau pelaksanaannya sekaligus memastikan dukungan anggaran tersedia sesuai kebutuhan masyarakat.
“ya, sudah mulai,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah juga memiliki pos anggaran untuk penanganan bencana. Sementara besaran anggaran yang secara khusus digunakan untuk bantuan air masih akan disesuaikan dengan kondisi dan hasil pembahasan lebih lanjut.
“Kalau bencana itu sudah ada pos-posnya juga. Nanti untuk finalnya, nantilah kita lihat sama-sama,” pungkas Edy.
Editor: [Jendela Group]
jb
