jb
jb
JENDELABABEL.COM, BELITUNG TIMUR — Polemik pertambangan timah di Kabupaten Belitung Timur memasuki babak baru. Bukan hanya soal tersendatnya pembelian hasil tambang rakyat, tetapi juga menyangkut siapa yang sejak awal hadir ketika keresahan penambang mulai mengeras.
Tokoh masyarakat Belitung Timur, Rudi Ariyadi alias Rudi Mudong, menilai kedatangan Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Pati Jaya (BPJ) ke Belitung Timur pada Senin (10/8/2026) terlalu terlambat.
Rudi bahkan menyebut kehadiran politisi Partai Golkar tersebut terkesan seperti pahlawan kesiangan , lantaran baru datang ketika persoalan pertambangan telah memuncak dan berujung pada kerusuhan serta pembakaran gedung kantor PT Timah pada Jumat (7/8/2026).
“Maksud kami, kenapa tidak dari kemarin-kemarin? Kenapa sudah ribut terus, setelah ada kepastian ini baru dia datang. Ini kan seperti pahlawan kesiangan,” ujar Rudi kepada wartawan, Senin (11/8/2026).
Alarm Sudah Berbunyi Sejak Lama
Bagi Rudi, persoalan ini bukan persoalan yang muncul dalam hitungan hari. Keresahan masyarakat penambang, kata dia, sudah berlangsung sejak persoalan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT Timah belum memberikan kepastian terhadap kelanjutan aktivitas dan penyerapan hasil tambang masyarakat.
Persoalan tersebut kemudian merembet ke persoalan harga, penyerapan produksi dan kepastian pembayaran hasil tambang. Ketidakpastian yang berlangsung terlalu lama dinilai menjadi salah satu pemicu meningkatnya ketegangan di tengah masyarakat.
“Masalah ini sudah dari lama. Masyarakat penambang meminta kepastian, terutama soal timah mereka mau dibeli atau tidak. Tetapi persoalannya berlarut-larut,” kata Rudi.
Kritik Rudi menjadi menarik karena persoalan tersebut sebenarnya telah terendus jauh sebelum kerusuhan terjadi.
Pada pertengahan Juli 2026 DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bahkan telah mendatangi Direksi PT Timah di Jakarta. Dalam pertemuan itu, tersendatnya penyerapan produksi timah di Belitung dan Belitung Timur menjadi salah satu persoalan utama yang dibawa DPRD Babel.
DPRD Babel saat itu mendesak percepatan perubahan RKAB, penyelesaian konflik lahan masyarakat, serta penataan wilayah IUP PT Timah.
“Artinya alarm persoalan pertimahan Beltim sebenarnya telah berbunyi jauh sebelum situasi berubah menjadi kerusuhan. Sementara pemerintah daerah dan provinsi terus bekerja keras menyelesaikan masalah ini,” ujarnya.
Yang Dibutuhkan Solusi, Bukan Sekadar Hadir
Rudi tidak menampik bahwa kedatangan pejabat pusat tetap diperlukan. Namun, menurutnya, yang dibutuhkan masyarakat bukan sekadar kehadiran setelah situasi memanas, melainkan intervensi dan solusi ketika persoalan masih bisa diselesaikan melalui meja dialog.
“Jangan ketika sudah terjadi keributan baru datang. Masyarakat butuh kepastian sejak persoalan ini mulai muncul,” tegasnya.
Catatan Kronologi Polemik Timah Beltim:
1. Awal Juli 2026: PT Timah gelar forum konsultasi publik RIPPM di Beltim.
2. Awal Juli 2026 Kejagung sita eksekusi 104,4 ton timah milik terpidana kasus korupsi tata niaga timah di Beltim.
3. Pertengahan Juli 2026: DPRD Babel temui Direksi PT Timah di Jakarta, soroti tersendatnya penyerapan.
4. Jumat, 7/8/2026: Terjadi kerusuhan dan pembakaran kantor PT Timah di Beltim.
5. Senin, 10/8/2026: Ketua Komisi XII DPR RI BPJ berkunjung ke Beltim dalam agenda Bimtek BBM Subsidi.
Kunjungan Bambang pada Senin (10/8/2026) berlangsung dalam agenda Bimbingan Teknis Pelayanan BBM Subsidi Surat Rekomendasi yang digelar BPH Migas di Desa Baru, Kecamatan Manggar
Di titik inilah kritik Rudi mendapatkan konteks politiknya: kedatangan pejabat pusat memang terjadi, tetapi bagi masyarakat yang sedang menghadapi krisis pertimahan, pertanyaan yang lebih penting adalah apa yang dibawa pulang selain kehadiran.
Sebab, bagi Rudi, yang dibutuhkan Beltim saat ini bukan lagi sekadar kunjungan, foto bersama atau pernyataan menenangkan keadaan.
Yang ditunggu masyarakat adalah kepastian penyerapan timah, kepastian harga, kepastian aturan dan kepastian keberlangsungan ekonomi para penambang
Dan setelah kerusuhan pecah, pertanyaan itu menjadi jauh lebih mahal untuk diabaikan.
Tidak cukup samapai disitu, hal senada juga di sampaikan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, ia mengkritik para kadernya di DPR RI karena dinilai kurang kritis dan tampak loyo. Dalam kesempatan itu, Bahlil secara khusus menyentil Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, dengan istilah “lombo-lombo loyo” atau kurang bersemangat dalam menghadapi tantangan politik ke depan.
Dalam pidatonya tersebut, Bahlil langsung mengkritisi Bambang Pati Jaya, yang terkesan tidak bersemangat dalam melaksanakan tugasnya sebagai komisi XII DPR RI “Mana bambang pati jaya?
Bambang kau itu ketua komisi, jangan wakil ketua komisi yang ngatur kau, kayak gitu loh,..dikasih jabatan dikasih tongkat komando tapi setengah di ambil orang, macam mana..ya bambang ya..ini masih bisa dipertimbangkan, kalo begini ini..” https://vm.tiktok.com/ZS4ccKrPP/
Sumber: [Rudi Modong]
Editor: [Jendela Group]
jb
