jb
jb
jb
PANGKALPINANG, JENDELABABEL.COM – Pemerintah Kota Pangkalpinang menyatakan dukungannya terhadap pembangunan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Kelurahan Tua Tunu. Kehadiran fasilitas tersebut dinilai menjadi langkah strategis dalam memperkuat sarana pendukung penegakan hukum di daerah.
Wali Kota Pangkalpinang, Prof. Saparudin, menyampaikan hal itu saat menghadiri prosesi peletakan batu pertama pembangunan Rupbasan Kejati Babel, Selasa (22/9/2026).
Menurutnya, pembangunan Rupbasan tidak hanya berorientasi pada penyediaan gedung baru, tetapi juga memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan proses hukum yang tertib, aman, dan profesional.
“Kami tentunya melihat bahwa pembangunan fasilitas ini bukan hanya untuk membangun sebuah gedung, tetapi sebagai sebuah sarana untuk mendukung tertibnya proses penegakan hukum,” ujar Prof. Saparudin yang akrab disapa Prof. Udin.
Ia menjelaskan, keberadaan Rupbasan sangat diperlukan untuk menjamin pengelolaan dan penyimpanan benda sitaan maupun barang rampasan negara secara aman dan teratur. Fasilitas yang memadai menjadi penting agar kondisi fisik, keamanan, serta status hukum barang-barang tersebut tetap terjaga selama proses hukum berlangsung.
Prof. Udin menilai, benda sitaan negara merupakan bagian penting dalam rangkaian proses penegakan hukum. Oleh sebab itu, penyediaan sarana penyimpanan yang sesuai standar menjadi kebutuhan guna menunjang kelancaran tugas aparat penegak hukum.
“Pembangunan Rupbasan di Kota Pangkal Pinang juga menjadi bagian dari penguatan infrastruktur penegakan hukum di daerah,” katanya.
Ia juga mengapresiasi Kejati Babel yang telah menetapkan Kota Pangkalpinang sebagai lokasi pembangunan fasilitas tersebut. Pemkot berharap keberadaan Rupbasan nantinya dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas aparat penegak hukum sekaligus memperkuat hubungan kerja dan koordinasi antarinstansi.
Menurut Prof. Udin, upaya penegakan hukum membutuhkan dukungan dan keterlibatan berbagai pihak. Sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta lembaga terkait menjadi faktor penting dalam mewujudkan sistem penegakan hukum yang optimal.
“Penegakan hukum tidak dapat berjalan sendiri, dibutuhkan koordinasi, komunikasi, serta kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan seluruh unsur terkait,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Prof. Udin berharap pembangunan Rupbasan Kejati Babel juga memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar lokasi, baik melalui peningkatan aktivitas kawasan maupun terciptanya lingkungan yang lebih aman dan tertata.
Pemkot Pangkalpinang, lanjutnya, berkomitmen untuk terus membuka ruang komunikasi dan memperkuat kerja sama dengan seluruh pihak, khususnya Kejati Babel, dalam mendukung pembangunan serta peningkatan kualitas pelayanan dan penegakan hukum di daerah.
“Oleh karena itu, Pemerintah Kota Pangkal Pinang siap untuk terus membangun komunikasi dan sinergi kepada seluruh pihak, utamanya Kejati,” pungkasnya.
[JENDELA GROUP]
jb
