jb
jb
jb
PANGKALPINANG, JENDELABABEL.COM — Gugatan perdata yang diajukan Ibnu Haidir Atas terhadap Hendy Suwandi, Kevin Suwandi, dan sejumlah pihak lainnya terkait sengketa tanah di kawasan Bacang, Kota Pangkalpinang, berakhir dengan putusan tidak dapat diterima.
Pengadilan Negeri (PN) Pangkalpinang mengabulkan eksepsi sejumlah pihak tergugat dalam perkara Nomor 30/Pdt.G/2026/PN Pgp. Putusan tersebut menjadi kemenangan bagi Hendy Suwandi Cs dalam menghadapi gugatan yang selama ini bergulir di pengadilan.
Berdasarkan salinan putusan, majelis hakim yang diketuai Darma Indo Damanik, S.H., http://M.Kn., dengan hakim anggota Mohd. Rizky Musmar, S.H., M.H., dan Rizal Firmansyah, S.H., M.H., menjatuhkan putusan pada 11 November 2026.
ARTIKEL TERKAIT.
Salah satu pertimbangan utama majelis hakim adalah gugatan dinilai kurang pihak atau plurium litis consortium.
Dalam pertimbangannya, majelis menemukan adanya irisan objek sengketa dengan bidang tanah yang tercatat atas nama Felicia Suwandi dan Jessica Suwandi. Namun, kedua pemegang hak tersebut tidak ditarik sebagai pihak dalam gugatan.
Fakta tersebut juga berkaitan dengan hasil pemeriksaan setempat atau descente yang dilaksanakan pada 1 September 2026.
Majelis hakim menilai pihak yang memiliki hubungan hukum langsung dengan objek sengketa seharusnya dilibatkan dalam perkara agar hak-haknya tidak dirugikan oleh putusan pengadilan.
Atas pertimbangan tersebut, majelis mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, dan Turut Tergugat V.
Dalam amar putusannya, majelis menyatakan gugatan utama Ibnu Haidir Atas tidak dapat diterima. Gugatan rekonvensi atau gugatan balik yang diajukan Tergugat I juga dinyatakan tidak dapat diterima. Penggugat turut dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp2.082.000.
*Tudingan Mafia Tanah, Dibantah Kantor Hukum Satya Adhi Kurniawan, S.H. & Partner selaku Kuasa Hukum Hendy Suwandi*
Di luar persidangan, sengketa tanah Bacang ini sebelumnya berkembang menjadi polemik di sejumlah media online Bangka Belitung.
Nama Hendy Suwandi sempat menjadi sorotan setelah pihak Ibnu Haidir melalui kuasa hukumnya melontarkan tudingan dugaan praktik mafia tanah dan pemalsuan surat.
Kuasa hukum Ibnu Haidir, Gerson Pingak, mempersoalkan dokumen yang mencantumkan nama Sulaita dan Derani Bin Mustafa sebagai bagian dari alas hak tanah yang diklaim pihak Hendy.
Pihak Ibnu menyebut Sulaita membantah pernah memiliki tanah seluas 16.000 meter persegi di Jalan Fajar Dalam maupun wilayah Kelurahan Bacang. Selain itu, lima ahli waris Derani Bin Mustafa juga disebut membantah bahwa orang tua mereka pernah memiliki atau menguasai tanah sekitar 28.000 meter persegi di Jalan Lidah Tanah maupun melakukan pelepasan hak kepada Hendy.
Tudingan tersebut mendapat bantahan dari kuasa hukum Hendy Suwandi, Nini Vandawati, S.H. dari kantor hukum Satya Adhi Kurniawan, S.H. & Partner.
Dalam hak jawab dan klarifikasi yang dimuat JendelaBabel.com pada 10 November 2026, Nini menegaskan bahwa kliennya justru merupakan korban dalam persoalan yang berkembang tersebut.
Ia menyayangkan pemberitaan yang dinilai menyudutkan Hendy tanpa menggambarkan keseluruhan fakta.
Menurut Nini, transaksi yang dilakukan kliennya berdasarkan proses dan dokumen yang diyakini sah. Karena itu, ia meminta agar persoalan tersebut dilihat secara objektif dan menyeluruh, bukan berdasarkan tudingan sepihak.
Nini juga menjelaskan bahwa proses pelepasan tanah pada 2008-2009 melibatkan Sulaita, yang ketika itu menjabat sebagai Ketua RT 02 Kelurahan Air Itam.
“Sulaita dipercaya mewakili kepentingan warga dalam proses pelepasan tanah tersebut. Ada berita acara persetujuan warga tertanggal 4 Agustus 2009 yang melibatkan 21 warga,” kata dia.
Nini menjelaskan, Hendy saat itu berdomisili di Jakarta sehingga komunikasi transaksi dibantu Hasan alias Santut, yang merupakan keponakan Hendy.
“Mengapa Sulaita lebih mengenal Santut sebagai pihak yang berkomunikasi langsung dalam proses transaksi dibandingkan Hendy secara pribadi, karena pak Hendy ini berdomisili di Jakarta, untuk urusan di lapangan dipercayakan ke pak Santut keponakan pak Hendy,” ujarnya.
Pihak Hendy juga menyampaikan bahwa uang hasil pelepasan tanah tersebut digunakan warga untuk pembangunan Surau Al Hidayah.
“Apa yang dituduhkan ke klien kami sebagai mafia tanah itu tidak berdasar. Justru klien kami yang jadi korban mafia tanah, klien kami punya dokumen lengkap, termasuk persetujuan pelepasan tanah dari warga. Kog dituduh melakukan mafia tanah?” ujarnya.
Kuasa Hukum Apresiasi Majelis Hakim
Atas putusan yang telah dijatuhkan, kuasa hukum pihak tergugat menyampaikan apresiasi kepada majelis hakim dan jajaran PN Pangkalpinang.
“Kami memberikan apresiasi untuk Majelis Hakim dan pihak Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang sudah menangani perkara dengan objektif, transparan, jujur, dan teliti dalam memeriksa perkara no. 30 tersebut,” ujarnya.
Disi lain JendelaBabel.com masih berupaya menghubungi pengugat guna mempertanyakan dasar alas hak alasan mengajukan gugatan.
[Tim Jendela group]
jb
