jb
jb
JENDELABABEL.COM, PANGKALPINANG — Aparat Penegakan Hukum Tipitter Polresta Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terancam di laporkan warga ke Propam usai mendampingi Deft Colektor (DC) menyita dan menarik paksa kendaraan roda empat jenis minibus Honda Brio di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Pangkalpinang. Sabtu, 18 April 2026.
Pasalnya, Keberadaan dan fungsi tugas Aparat Kepolisian di Kota Pangkalpinang ini di duga menjadi Back-up dan terkesan terjadi kongkalikong bersama Para Oknum Debt Colector (DC), bahkan terindikasi kuat ikut bekerjasama serta menjadi pendukung kuat.
Dugaan ini di terangkan (FR) salah satu warga masyarakat yang menjadi Debitur di salah satu pembiayaan kredit Finance di kota Pangkalpinang mengalami kemacetan dalam pembayaran kredit mobil miliknya.
“Mereka narik paksa, anehnya sejumlah Deft Colektor ini di dampingi oleh para anggota Polresta kota Pangkalpinang. Masat mobil hanya keterlambatan angsuran bukan terindikasi terlibat sebuah kasus hukum”, ujar sumber kepada sejumlah media.
Perihal inipun mematik perhatian Tri Agus Wantoro selaku Kuasa hukum FR dari Kantor Hukum Adil Bangsa Yustisia mengambil sikap.
“Kejadian ini bermula dari Pada Kamis (12/03) malam, mobil Brio milik FR dikepung oleh Para DC yang berniat merampas dengan modus penarikan unit di salah satu Mall di Kota Pangkalpinang.
Karena saat itu para DC gagal merampas, salah satu anggota DC ke Polresta Pangkalpinang dan melakukan Aduan betupa Laporan Informasi (LI), dan anehnya dalam beberapa menit kemudian Anggota Polri dari Polresta Pangkalpinang langsung bergerak dan mengamankan unit.
Anehnya pengamanan unit ini dilakukan tanpa cap dari kepolisian, dan indikasinya tanpa seijin pimpinan”, Ujar Tri Agus
Advokat asal Kantor Hukum Adil Bangsa yustisia ini pun mempertanyakan, sikap anggota Polresta Pangkalpinang ini.
Kenapa laporan dari para DC ini begitu cepat ditindak lanjuti sedangkan banyak LP mangkrak di Polresta Pangkalpinang, apakah se-urgensi itu.
“Sedangkan legal standing Para DC ini aja masih belum jelas. Apakah para DC ini korban. Kita tidak bisa mencampuri lebih jauh, tetapi jika ada penanganan yang non prosedural, kami pastikan kami takkan tinggal diam. Hal ini akan kami lanjutkan ke Propam dan Paminal”, Tegasnya.
Di penghujung penyampaiannya, Kuasa Hukum FR ini pun meminta agar Kepolisian, khususunya Polresta Pangkalpinang bisa lebih profesional dan presisi dalam mengayomi masyarakat bukannya malah melindungi dan menjadi benteng para Debt Kolektor.
“Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 jo. No. 2/PUU-XIX/2021 telah jelas dan mengubah prosedur eksekusi jaminan fidusia (finance/leasing). Eksekusi tidak boleh dilakukan sepihak, bahkan jika memang ada dugaan tindak pidana fidusia, kepolisian harusnya melakukan penyelidikan dan pemanggilan terlebih dahulu para pihak dan diklarifikasi.
Bukan langsung main sita, terus ujung-ujungnya meminta Debitur menyelesaikan pembayaran di finance. Ini mah namanya Polisi jadi DC bayangan.
Maaf bukan mengajari, Polisi lebih paham terkait hal ini”, Tandasnya.
Sementara dari sisi penegakan hukum, saat dikonfirmasi tentang dugaan kongkalikong antara anggota Polres dan gerombolan DC, Kapolresta Pangkalpinang Kombes Pol Max Mariner, S.I.K., M.H.. menjawab singkat bahwa hal ini masih di proses.
Terima kasih… Proses masih berjalan. Ujarnya singkat kepada jejaring media ini.
Di kesempatan yang sama, Afrizal salah satu Anggota Tepitter Polresta mengatakan, kedatangan para anggota ke lokasi saat penarikan hanya sebagai keamanan yang berpotensi terjadi keributan usai mendapatkan laporan.
Sedangkan, unit mobil yang saat ini berada di parkiran areal Polresta sebagai barang bukti.
“Kedatangan para anggota disitu setelah mendapat laporan hanya sebagai keamanan karena di takutkan pelapor terjadi keributan.
Sedangkan mobil yang saat di amankan masih ada di parkiran Polresta sampai ke-dua belah pihak menemukan titik damai”, ungkap Afrizal melalui sambungan telepon saat di konfirmasi. (Jendela Group)
jb
