jb
jb
JENDELABABEL.COM, PANGKALPINANG — Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Edi Nasapta, mengakui bahwa aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa pada hari ini tidak berjalan sesuai rencana. Kamis, (16/4/2026).
Para mahasiswa menolak untuk menyampaikan aspirasi secara lisan karena tokoh-tokoh utama yang mereka harapkan hadir tidak dapat hadir di lokasi.
Dalam keterangannya kepada awak media, Edi menjelaskan bahwa mahasiswa sebenarnya berharap dapat bertemu dan berdialog langsung dengan Danrem, Gubernur, serta Ketua DPRD. Namun, ketiga tokoh tersebut memiliki alasan yang mendesak sehingga tidak dapat hadir.
Sayangnya, setelah agak alot tadi, para adik-adik mahasiswa mengharapkan kehadiran Danrem, Gubernur, dan Ketua DPRD. Danrem dan Ketua DPRD Didit Srigusjaya kondisi kesehatannya tidak memungkinkan. Sementara Danrem sedang bertugas di Sumatera Selatan, dan Gubernur sedang ada rapat penting dengan Menteri,” bebernya.
Karena ketidakhadiran para pimpinan tersebut, mahasiswa mengambil keputusan untuk tidak menyampaikan poin-poin tuntutan mereka secara langsung. Meskipun demikian, DPRD tetap menghormati keputusan tersebut dan telah menerima dokumen atau surat aspirasi yang dibawa oleh massa.
Karena pucuk pimpinan tidak ada, mereka bersepakat untuk tidak menyampaikan apa-apa. Kita juga tidak memaksakan. Tapi surat aspirasi sudah kita terima dan insyaallah itu akan menjadi pendorong dan perhatian kita ke depan,” jelasnya.
Salah satu isu utama yang menjadi perhatian dalam surat aspirasi tersebut adalah nasib dan kesejahteraan guru honorer di Bangka Belitung. Menanggapi hal ini, Edi Nasapta menegaskan komitmen DPRD untuk memperjuangkan hak-hak tersebut.
“Yang disampaikan tadi, terkait kesejahteraan guru honorer. Insya Allah ini menjadi konsen kita bagaimana meningkatkan kesejahteraannya. Baik dengan menstimuluskan APBD maupun mendorong pemerintah pusat agar formasi P3K yang kita usulkan bisa diterima sebanyak-banyaknya,” sebutnya.
Politisi NasDem itu juga menyinggung terkait aturan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) yang sempat menuai kontroversi terkait keberadaan tenaga honorer.
“Tadi di Komisi II DPR RI, Mendagri turut menyampaikan ada toleransi. Kita tunggu hasil akhirnya, semoga bisa dikeluarkan peraturan yang melunakkan aturan tersebut, sehingga di atas 30% masih bisa diakomodir sesuai kemampuan fiskal daerah,” ungkapnya.
Kendati anggaran daerah dinilai masih terbatas, DPRD berjanji akan berupaya mencari celah anggaran untuk membantu guru honorer yang belum bisa diangkat menjadi P3K, misalnya melalui bantuan transportasi atau insentif lainnya.
Fiskal kita memang terbatas, tapi kami akan dorong supaya APBD ke depan bisa membantu mereka yang belum jadi P3K, lewat skema yang memungkinkan,” sambungnya.
Terakhir, saat ditanya kemungkinan adanya aksi lanjutan, Edi Nasapta justru menyambut baik hal tersebut. Menurutnya, desakan dari masyarakat dan mahasiswa justru diperlukan agar perjuangan kesejahteraan guru ini bisa segera terwujud.
“Saya berharap demikian, ada aksi lanjutan. Karena stimulan untuk memperjuangkan nasib guru-guru ini memang diperlukan. Ini kan rumah mereka juga, jadi silakan kembali lagi. Insya Allah kami di DPRD akan terus berupaya maksimal,” tandas Edi Nasapta. (Jendela Group)
jb
