JENDELABABEL.COM, PANGKALPINANG — BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyatakan dukungan penuh terhadap keberadaan Posko Desa Tangguh Bencana (Destana) di Kelurahan Parit Lalang, Kota Pangkalpinang.Rabu, (11/2/2026)
Dukungan tersebut disampaikan Plt. Kepala Pelaksana Harian BPBD Provinsi Babel, Budi Utama, saat menghadiri peresmian sekretariat Destana.
Budi menyebutkan, Posko Destana Parit Lalang menjadi yang pertama di Bangka Belitung yang memiliki sekretariat berupa bangunan permanen.
“Ini yang pertama di Bangka Belitung memiliki sekretariat berupa bangunan penuh. Saya harap ini bisa menjadi contoh bagi kelurahan atau desa lainnya,” ujar Budi.
Menurutnya, keberadaan sekretariat Destana menjadi langkah awal yang penting dalam memperkuat kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana di lingkungan terdekat.
“Destana adalah garda terdepan. Kalau terjadi bencana, yang pertama merespons tentu Destana di wilayah tersebut. Ini langkah awal yang baik untuk mengantisipasi bencana,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, BPBD Provinsi juga menyalurkan bantuan peralatan kebencanaan kepada pengurus Destana Parit Lalang berupa 10 unit pelampung keselamatan (life jacket) dan 10 pasang sepatu bot.
“Alhamdulillah, BPBD Provinsi bisa membantu peralatan dasar berupa 10 life jacket dan 10 sepatu bot. Tadi sudah kita serah terimakan kepada pengurus,” ungkapnya.
Budi Utama berharap keberadaan Destana Parit Lalang dapat menjadi contoh dan memotivasi kelurahan lain di Kota Pangkalpinang untuk membentuk sekretariat serupa.
“Saya berharap kawan-kawan Destana Parit Lalang bisa menularkan semangat positif ke kelurahan lain. Masih ada 41 kelurahan lagi yang perlu kita dorong,” ujarnya.
Ia menambahkan, secara struktur, program Kecamatan Tangguh Bencana di Pangkalpinang telah terbentuk di tujuh kecamatan.
Ke depan, penguatan akan dilakukan secara bertahap hingga ke tingkat kelurahan.
“Di Pangkalpinang sudah terbentuk tujuh kecamatan tangguh bencana. Tinggal penguatan sekretariat di masing-masing wilayah. Harapan kami, melalui dukungan provinsi dan pemerintah kota, 41 kelurahan lainnya bisa terealisasi secara bertahap,” tutup Budi Utama. (Redaksi/JB 007 Babel)
