JENDELABABEL.COM, PANGKALPINANG —Kamis (21 /08/2025)— Pilkada ulang Pangkalpinang kembali diwarnai drama panas. Kali ini, sosok Tomi Permana jadi sorotan usai sebuah video dirinya mencerca Panwascam Girimaya viral di media sosial.
Dalam video berdurasi 1 menit 38 detik itu, Tomi Permana dengan lantang menuding Panwascam tidak jujur dan bahkan mendesak agar mereka mundur dari jabatan. Dengan mengenakan kaos putih, ia menuding keras:
“Panwascam disini ape gunanya kalau tidak mau jujur. Mundur saja. Gantikan ke yang lain. Ku warga Girimaya boss. Jangan begitu. Kalau mau lihat KTP ku, ayo dilihat. Anda sudah mencederai warga Girimaya. Mundur saja kalau tidak berani bersikap.”
Pernyataan tersebut sontak menimbulkan polemik. Publik menilai ucapan Tomi bukan kritik konstruktif, melainkan bentuk nyata intimidasi terhadap penyelenggara pemilu. Padahal, Panwascam adalah bagian dari Bawaslu yang wajib bekerja independen, bebas dari tekanan maupun intervensi pihak manapun.
Kondisi semakin memanas setelah beredar kabar bahwa beberapa anggota Panwascam Girimaya memilih mundur usai insiden itu. Meski belum ada pernyataan resmi, publik menduga keras ucapan intimidatif Tomi menjadi faktor pemicu.
Seorang pemerhati politik lokal menegaskan, “Intimidasi terhadap pengawas pemilu jelas berbahaya. Ini bukan lagi urusan pribadi, tapi menyangkut integritas demokrasi. Jika Panwascam tidak lagi independen, Pilkada Pangkalpinang bisa terciderai.”
Kini muncul desakan publik agar status dan kapasitas Tomi Permana diperjelas. Apakah benar ia hanya seorang warga yang bersuara, atau justru memiliki agenda politik terselubung? Apalagi masyarakat luas mengetahui bahwa Tomi dulunya dikenal sebagai pentolan kotak kosong, namun belakangan justru berbalik arah mendukung Paslon nomor 2.
Pertanyaan ini penting dijawab agar publik tidak lagi bingung, sekaligus memastikan Pilkada ulang Pangkalpinang tetap berjalan jujur, damai, dan bermartabat.
Sebab, jika intimidasi terhadap Panwascam dibiarkan tanpa sikap tegas, maka bukan hanya pengawas yang dilemahkan, tapi masa depan marwah demokrasi Pangkalpinang yang dipertaruhkan.
Mirisnya, aksi Tomi Permana didampingi oleh Bangun Jaya, Wakil Ketua DPRD Kota Pangkalpinang dari Partai Gerindra yang berfungsi sebagai pejabat publik yang semestinya menjadi pemberi solusi dan tauladan untuk kasus seperti ini kepada masyarakat. Namun, hal ini bertolak belakang. Kehadiranya berpotensi menciptakan situasi yang tidak diinginkan! Jika anggota dewan hanya melihat dan membiarkan situasi pengancaman kepada anggota Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu), maka bisa berpotensi memperkeruh susana demokrasi si Pangkalpinang.
Proses demokrasi terancam
Ancaman dan provokasi dapat mengganggu proses demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Ketegangan meningkat
Situasi dapat menjadi lebih tegang dan berpotensi memicu konflik.
Pengawasan pemilu terganggu
Panwaslu mungkin kesulitan menjalankan tugasnya dengan efektif jika diancam atau diintimidasi.
Dalam situasi seperti ini, penting untuk
Mengambil tindakan hukum, Mengambil tindakan hukum terhadap provokator dan ancaman.
Meningkatkan keamanan
Meningkatkan keamanan dan perlindungan bagi Panwaslu.
Mengawal proses demokrasi
Mengawal proses demokrasi dengan ketat untuk memastikan integritas dan keadilan pemilu.
(Redaksi/JB)
