PANGKALPINANG, JENDELABABEL.COM — Ketua TP Posyandu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Noni Hidayat Arsani, meminta para kader lebih peka terhadap kondisi masyarakat dan aktif mengidentifikasi warga yang membutuhkan pelayanan dasar pemerinta
Menurut Noni, sikap tersebut harus dilakukan untuk memperoleh data tentang kebutuhan masyarakat. Karena, lanjut Noni, data yang terkumpul menjadi bagian penting dalam pelaksanaan Posyandu berbasis enam Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang tak hanya berfokus pada kesehatan ibu dan anak.

Pesan itu disampaikan Noni, saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Posyandu 6 SPM yang diikuti 350 kader dari Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang di Aula BKPSDMD Babel, Rabu (18/11/2026).
Lebih lanjut Noni menjelaskan kader Posyandu memiliki posisi strategis karena berinteraksi langsung dengan masyarakat dan lebih mengetahui kondisi warga di lingkungannya. Oleh karenanya, kader diharapkannya dapat membantu pemerintah mengidentifikasi berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari bantuan sosial, pelayanan kesehatan, hingga perbaikan rumah tidak layak huni.
Dalam kesempatan itu, Noni menegaskan, kader tidak perlu terbebani memikirkan sumber anggaran untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang terpenting, lanjut Noni, yakni melakukan pendataan secara jelas, mulai dari nama warga, lokasi tempat tinggal, hingga pemerintah desa atau kelurahan setempat, kemudian melaporkannya secara berjenjang agar dapat ditindaklanjuti.

“Ibu-ibu hanya perlu mencatat siapa, di mana lokasinya, kepala desanya siapa. Yang memikirkan anggaran atau bantuannya bagaimana, itu menjadi tugas pemerintah,” ucap Noni.
Noni juga menegaskan bahwa pelaksanaan Posyandu 6 SPM harus berkelanjutan. Ia meminta kader posyandu untuk melakukan monitoring dan evaluasi setiap tiga bulan, untuk melihat perkembangan pelaksanaan program di daerah sekaligus mengetahui kendala yang membutuhkan dukungan pemerintah.
“Program Posyandu 6 SPM harus berkelanjutan dan terus dijalankan. Setiap tiga bulan adakan monitoring dan evaluasi untuk melihat bagaimana pelaksanaannya di daerah,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (DinsosPMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Darlan, mengatakan perluasan fungsi posyandu yang kini menjalankan 6 bidang SPM, membutuhkan kolaborasi lintas sektor, agar kebutuhan dasar masyarakat dapat teridentifikasi dan ditindaklanjuti.

“Enam bidang itu, yakni pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, sosial, serta ketenteraman dan ketertiban umum. Dalam pelaksanaannya, itu membutuhkan kolaborasi lintas sektor, supaya kebutuhan dasar masyarakat terpetakan dengan baik,” ujar Darlan.
Sebelum menutup pernyataannya, Darlan berharap, koordinasi antara kader Posyandu bersama OPD terkait semakin kuat dalam menjalankan pelayanan dasar untuk masyarakat.
“Semoga dengan pendataan yang akurat dan tindak lanjut yang berkesinambungan, keberadaan Posyandu semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya.
Penulis: Idris Af / J. Suprana
Foto/Video: Jo Fandi / Yoska
Editor: Vera
jb
jb

jb
jb
jb











