BELITUNG, JENDELABABELCOM – Polemik pertimahan kembali menjadi sorotan. Kali ini bukan soal produksi maupun penindakan tambang ilegal, melainkan mekanisme pembayaran biji timah oleh PT Timah Tbk kepada sejumlah mitranya yang disebut belum sepenuhnya diselesaikan.
Informasi yang dihimpun dari sejumlah sumber terpercaya menyebutkan, pembayaran biji timah kepada beberapa mitra PT Timah hingga kini masih menyisakan persoalan. Bahkan, kewajiban pembayaran tersebut disebut telah tertunda sejak beberapa bulan lalu dan belum sepenuhnya memperoleh penyelesaian.
“Pembayaran ke Mitra memang tersendat, ada yang dari pasca demo,dari bulan Lima juga belum selesai pembayarannya,ada yang baru di bayar beberapa invoice” Ungkap sumber terpercaya
Kondisi tersebut mulai menimbulkan dampak berantai. Sejumlah mitra PT Timah disebut menghentikan sementara pembelian biji timah, lantaran pembayaran dari pihak PT Timah belum sepenuhnya diterima.
Situasi ini berpotensi menjadi persoalan serius. Sebab, ketika mitra berhenti melakukan pembelian, masyarakat penambang yang selama ini menggantungkan pemasaran hasil tambangnya kepada jalur mitra ikut terkena dampaknya.
Bukan hanya persoalan transaksi antara perusahaan dan mitra, kondisi tersebut berpotensi mengganggu rantai ekonomi pertimahan dari hulu hingga hilir.
Pertanyaannya kemudian, ada apa dengan mekanisme pembayaran PT Timah?
Apakah persoalan tersebut berkaitan dengan administrasi, verifikasi kadar dan kuantitas biji timah, mekanisme pencairan, persoalan RKAB, atau terdapat kendala lain di internal perusahaan?
Menariknya, di tengah persoalan tersebut telah terbit Perpres Nomor 79 Tahun 2026 yang diharapkan dapat memberikan kepastian dan mengakomodasi tata kelola pertambangan timah.
Namun, penerbitan regulasi tersebut tampaknya belum sepenuhnya menjawab persoalan di lapangan, khususnya terkait kelancaran pembayaran kepada mitra.
Sejumlah sumber yang mengetahui persoalan tersebut mengeluhkan mekanisme pembayaran yang hingga saat ini belum memberikan kepastian penyelesaian.
Jika benar pembayaran telah tertunda selama beberapa bulan, publik tentu berhak mendapatkan penjelasan secara terbuka.
Mengapa pembayaran kepada mitra belum sepenuhnya diselesaikan?
Dan yang paling penting, berapa banyak masyarakat penambang yang akhirnya ikut terdampak akibat penghentian pembelian tersebut?
Persoalan ini juga penting dilihat dari sisi tata kelola perusahaan. PT Timah merupakan perusahaan pertambangan timah strategis yang memiliki posisi penting dalam ekosistem pertimahan nasional. Karena itu, persoalan pembayaran kepada mitra tidak semestinya berhenti sebagai persoalan internal perusahaan apabila dampaknya mulai dirasakan masyarakat di tingkat bawah.
Jika mitra tidak membeli, hasil tambang masyarakat berpotensi tertahan. Ketika hasil tambang tidak terserap, perputaran ekonomi masyarakat penambang ikut tersendat.
Kini bola berada di tangan PT Timah.
Publik membutuhkan penjelasan: apakah persoalan ini hanya keterlambatan administratif, atau terdapat persoalan yang lebih besar di balik mekanisme pembayaran biji timah kepada para mitra?
Hingga berita ini disusun, konfirmasi kepada PT Timah masih di upayakan terkait penyebab keterlambatan pembayaran, total kewajiban yang belum dibayarkan, serta langkah penyelesaian persoalan tersebut.
Penulis: [Jendela Group]
jb
jb

jb
jb
jb











