jb
jb
jb
PANGKALPINANG, JENDELABABEL.COM — Hendy Suwandi melalui Kuasa Hukumnya Nini Vandawati, S.H., memberikan hak jawab dan klarifikasi resmi terkait pemberitaan yang mengaitkan kliennya dengan tudingan dugaan praktik mafia tanah dan pemalsuan surat dalam sengketa kepemilikan tanah di kawasan Bacang, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel).
Nini menegaskan, tuduhan yang mengaitkan Hendy Suwandi dengan praktik mafia tanah maupun dugaan pemalsuan surat, harus dibuktikan melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Bahkan, menurut Nini, Hendy Suwandi justru merupakan pihak yang menjadi korban dalam persoalan dugaan mafia tanah tersebut.
“Justru klien kami, Hendy Suwandi, yang menjadi korban mafia tanah. Hendy melakukan transaksi berdasarkan proses dan dokumen yang diyakininya sah, sehingga persoalan ini harus dilihat secara objektif dan menyeluruh,” ujar Nini Vandawati, S.H., Selasa (10/11/2026) di Pangkalpinang.
Hak jawab tersebut disampaikan menyusul pemberitaan http://MerdekaToday.id berjudul “Panas! Kuasa Hukum Ibnu Haidir Adukan Hendy Suwandi Cs ke Satgas Anti Mafia Tanah Mabes Polri” yang diterbitkan pada 9 November 2026.
Menurut Nini, perkara sengketa tanah tersebut masih dalam proses pemeriksaan perdata di Pengadilan Negeri Pangkalpinang dengan Nomor Perkara 30/Pdt.G/2026/PN Pkp.
Karena itu, pihaknya meminta publik tidak terburu-buru membentuk opini negatif terhadap Hendy Suwandi, sebelum seluruh fakta diuji dan terdapat putusan pengadilan.
“Kami meminta kepada seluruh masyarakat, agar tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh berbagai isu maupun pemberitaan yang belum jelas kebenarannya dan pembuktiannya,” katanya.
Sulaita Sudah Berikan Klarifikasi
Dalam perkembangan terbaru, Nini mengungkapkan bahwa pihak Sulaita telah memberikan klarifikasi kepada pihaknya terkait pemberitaan yang beredar.
Menurut Nini, Sulaita menyampaikan bahwa pemberitaan tersebut tidak benar dan sejumlah informasi yang ditulis tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.
“Pihak Sulaita, Selasa (10/11/2026) sudah memberikan klarifikasi kepada kami bahwa pemberitaan tersebut tidak benar dan apa yang ditulis tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya,” ujar Nini.
“Antara pihak Sulaita dan Hendy Suwandi tidak ada masalah.Sulaita menyampaikan bahwa dia tidak mengenal secara langsung Hendy Suwandi dikarenakan proses pelepasan tanah tersebut diwakilkan oleh Hasan alias Santut (keponakan Hendy Suwandi), karena bapak Hendy Suwandi berdomisili di Jakarta. Pelepasan tanah itu sendiri tahun 2008-2009 juga disaksikan dan disetujui oleh 21 orang warga. Kan waktu pak Sulaita menjabat sebagai RT, dan berdasarkan hasil musyawarah dengan warga saat itu mewakilkan pelepasan tanah kepada Sulaita, bahkan uang hasil pelepasan tanah oleh warga dipakai bangun Surau Al Hidayah. Itu ada semua berita acaranya tanggal 4 Agustus 2009,” tegasnya.
Menurut Nini, klarifikasi tersebut penting untuk diketahui publik agar masyarakat memperoleh gambaran yang utuh dan tidak membentuk kesimpulan berdasarkan informasi yang belum diklarifikasi secara menyeluruh.
Hendy Disebut Pembeli Beritikad Baik
Nini menegaskan Hendy Suwandi merupakan pembeli tanah yang beritikad baik.
Menurutnya, status dan posisi hukum Hendy dalam transaksi tersebut harus dilihat berdasarkan keseluruhan proses, dokumen yang dimiliki, serta fakta dan keterangan saksi yang terungkap dalam persidangan.
Pihak Hendy sebelumnya juga menanggapi pemberitaan yang menyebut Sulaita tidak mengenal Hendy Suwandi, dan membantah pernah melakukan pelepasan hak atas tanah kepada yang bersangkutan.
Nini menjelaskan, dalam proses pembelian tanah tersebut, Hendy menggunakan Hasan alias Santut, yang merupakan keponakannya, untuk melakukan komunikasi sekaligus membantu proses transaksi.
Karena komunikasi dilakukan oleh Santut, menurut Nini, wajar apabila Sulaita lebih mengenal pihak yang berhubungan langsung dengannya dibandingkan Hendy secara pribadi.
“Oleh karena itu, sangatlah wajar apabila Sulaita telah mengenal Santut sebagai pihak yang berkomunikasi atau berhubungan langsung dengannya dalam proses transaksi, bukan mengenal Hendy Suwandi secara pribadi,” jelas Nini.
Hal serupa, lanjut dia, juga berlaku dalam transaksi pembelian tanah milik Derani Bin Mustafa.Menurut Nini, fakta bahwa seseorang tidak mengenal Hendy secara pribadi, tidak dapat serta-merta dijadikan kesimpulan bahwa transaksi jual beli tidak pernah terjadi atau dokumen yang digunakan kliennya tidak sah.
Seluruh fakta mengenai proses transaksi, asal-usul tanah, hubungan para pihak, serta dokumen jual beli, kata dia, harus dinilai secara menyeluruh berdasarkan alat bukti yang diajukan dalam persidangan.
Hendy Mengaku Menjadi Korban Mafia Tanah
Nini menegaskan kembali bahwa pihaknya keberatan, apabila Hendy Suwandi langsung dicap sebagai bagian dari praktik mafia tanah.
Menurutnya, Hendy justru membeli tanah berdasarkan proses dan dokumen yang diyakininya sah.
Ia menegaskan, setiap dugaan pelanggaran hukum harus dibuktikan melalui mekanisme yang berlaku, bukan melalui pembentukan opini publik.
Keberatan atas Tuduhan Mafia Tanah dan Pemalsuan Surat
Dalam hak jawab tersebut, Nini juga menyampaikan keberatan atas pemberitaan yang dinilai berpotensi menimbulkan kesan, bahwa Hendy Suwandi telah melakukan pemalsuan surat atau terlibat praktik mafia tanah.
Padahal, menurutnya, perkara yang berkaitan dengan sengketa tanah tersebut masih dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Pangkalpinang.
Pihaknya, kata Nini, akan mengkaji dan mempertimbangkan langkah hukum terhadap pihak-pihak yang menyebarkan informasi, yang dinilai tidak benar atau merugikan nama baik kliennya.
Meski demikian, Nini menegaskan pihaknya tidak bermaksud menghalangi kebebasan pers.
Namun, ia mengingatkan bahwa kebebasan pers harus tetap dijalankan dengan memperhatika
Minta Hak Jawab Dimuat Proporsional
Dalam surat hak jawab dan klarifikasi tertanggal 10 November 2026, Nini menyebut klarifikasi tersebut disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab sekaligus untuk memberikan informasi yang berimbang kepada masyarakat.
Ia meminta kepada Redaksi http://MerdekaToday.id agar hak jawab tersebut dapat dimuat dan dipublikasikan secara proporsional sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
Menurutnya, masyarakat berhak mendapatkan gambaran yang utuh mengenai perkara yang sedang berlangsung.
“Kami meminta kepada Redaksi http://MerdekaToday.id agar hak jawab ini dapat dimuat dan dipublikasikan secara proporsional sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, sehingga masyarakat memperoleh gambaran yang utuh mengenai perkara yang sedang berlangsung,” ujarnya.
Nini juga meminta seluruh pihak menghormati proses peradilan, dan tidak membangun opini yang mendahului putusan pengadilan.
“Kami berharap semua pihak dapat menghormati proses peradilan dan tidak membangun opini yang mendahului putusan pengadilan,” tegasnya.
Menunggu Putusan Pengadilan
Nini mengatakan pihak Hendy Suwandi, tetap menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan.
Penilaian terhadap fakta, bukti surat, keterangan saksi, serta seluruh rangkaian persidangan, menurut dia, sepenuhnya diserahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang.
Perkara sengketa tanah tersebut dijadwalkan memasuki agenda pembacaan putusan pada Rabu, 11 November 2026.
Pihak Hendy, kata Nini, akan menghormati apa pun putusan yang nantinya dijatuhkan majelis hakim.
Namun, apabila tuduhan yang selama ini dialamatkan kepada Hendy Suwandi tidak terbukti atau bertentangan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, pihaknya menyatakan tetap memiliki hak untuk menempuh langkah hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Melalui hak jawab dan klarifikasi tersebut, Nini Vandawati berharap masyarakat dapat melihat persoalan sengketa tanah Bacang secara lebih utuh dan berimbang.
Ia kembali menegaskan bahwa Hendy Suwandi tidak seharusnya, langsung dicap sebagai pelaku mafia tanah sebelum seluruh fakta diuji melalui proses hukum.
Menurut Nini, justru Hendy Suwandi merupakan pihak yang merasa dirugikan dan menjadi korban dalam persoalan tersebut.
“Kami meminta semua pihak menghormati proses hukum dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan. Semua fakta dan bukti harus diuji melalui mekanisme yang berlaku,” pungkas Nini Vandawati, S.H., selaku Kuasa Hukum Hendy Suwandi.
Penulis: Tim Jendela Group.
jb
