jb
jb
JENDELABABEL.COM, BANGKA BELITUNG — DI KEDAI kopi hingga ruang tunggu digital, sebuah satire klasik terus direproduksi: “ASN itu gajinya serius, kerjanya main-main. Kalau swasta, gajinya main-main, kerjanya serius.”
Seloroh ini bukan sekadar bumbu obrolan, melainkan cermin dari persepsi publik yang telah mengakar kuat. Namun, benarkah realitanya sesederhana hitam dan putih?
Laporan terbaru dari jejaring media membuka tabir yang selama ini jarang terlihat oleh mata awam. Di balik seragam cokelat yang tampak santai di jam kerja, tersimpan ketimpangan beban kerja yang menyesakkan.
Ada sebuah anomali: di satu ruangan, seorang pegawai mungkin hanya datang untuk menggugurkan kewajiban absen, selebihnya mengisi waktu dengan bermain menghabiskan jam kerjanya.Sementara di meja sebelah, rekannya harus lembur hingga larut malam demi mengerjakan tugas yang seharusnya dipikul oleh sepuluh orang.
Warisan Masa Lalu dan Seleksi Tanpa Kompetensi
Akar persoalan ini rupanya tidak tumbuh kemarin sore. Dhila, (bukan nama asli) seorang ASN memberikan pengakuan jujur yang menohok.
Ia menunjuk pada masalah struktural dalam sistem rekrutmen masa lalu. Pengangkatan massal jutaan pegawai honorer tanpa seleksi ketat berbasis kompetensi pada periode-periode sebelumya menjadi bom waktu yang meledak saat sekarang.
Ketika rekrutmen dilakukan tanpa transparansi—bahkan kerap berbau nepotisme—hasilnya adalah masuknya sumber daya manusia yang gagap menghadapi tuntutan birokrasi modern. Akibatnya fatal: terjadi “kanibalisme” beban kerja.
Pegawai yang kompeten terpaksa merangkap sebagai admin, bendahara, hingga eksekutor lapangan sekaligus, demi menutupi celah dari rekan kerja yang masuk tanpa bekal keahlian relevan.
Bukan Kurang Orang, Tapi Kurang Kompetensi
Secara kuantitas, kantor pemerintahan mungkin terlihat penuh. Namun secara kualitas, terjadi defisit yang nyata.
Ironisnya, mereka yang bekerja keras ini seringkali tergilas oleh generalisasi publik. Karena satu-dua oknum yang “main-main”, seluruh institusi dicap pemalas.
Padahal, dinamika di sektor publik dan swasta memiliki karakteristik yang berbeda secara fundamental. Sektor swasta digerakkan oleh profit dan efisiensi ketat, sementara ASN bergerak di wilayah pelayanan publik yang birokrasinya sering kali kaku.
Momentum Transformasi Budaya Kerja
Lantas, sampai kapan stereotip ini akan bertahan? Jawabannya ada pada keberanian pemerintah untuk memutus rantai “titipan” dan mematangkan sistem rekrutmen berbasis kompetensi.
Pelonggaran passing grade atau penghapusan ambang batas dalam seleksi PPPK belakangan ini justru menjadi kekhawatiran baru akan berulangnya pola lama.
Pemerintah melalui Mendagri memang mulai menerbitkan instruksi transformasi budaya kerja, termasuk pengaturan WFH hingga pemangkasan perjalanan dinas.
Namun, aturan di atas kertas tidak akan mengubah persepsi publik jika di lapangan distribusi beban kerja masih timpang.
Sudah saatnya birokrasi kita berhenti memelihara “penumpang gelap” yang berbasis asal tuan senang.
Jika tidak, ASN yang benar-benar berdedikasi akan terus terkubur di bawah tumpukan kertas, sementara institusi tetap menjadi bahan olok-olok dalam narasi “gaji serius, kerja main-main”.
Keadilan ASN bukan hanya besaran gaji, tapi soal distribusi kerja yang adil . Jangan biarkan mereka yang bekerja serius justru layu di tengah sistem yang membiarkan sisanya bermain-main. (Jendela Group)
jb
