JENDELABABEL.COM, BATAM – Nasib petani padi di Desa Rias, Bangka Selatan, kini kian terjepit. Sejak awal September 2025, Perum Bulog Cabang Bangka menghentikan pembelian gabah kering panen (GKP) dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Rp6.500/kg. Akibatnya, petani terpaksa melepas hasil panen mereka ke tengkulak dengan harga jauh lebih rendah.
Kebijakan mendadak itu memicu keresahan. Protes petani meluas di berbagai platform media, menuding Bulog lepas tangan dan membiarkan mereka merugi.
Kabar ini langsung sampai ke telinga Gubernur Babel, Hidayat Arsani. Tanpa menunggu lama, di sela agenda nasional di Batam pada Sabtu (20/9/2025) malam, ia langsung menghubungi Kepala Bulog Cabang Bangka, Akhmad Fahmi Yasin.
“Kenapa Bulog berhenti membeli gabah petani? Ini jelas merugikan rakyat. Bulog harus cari solusi, bukan malah cuci tangan,” tegas Hidayat, dengan nada keras.
Namun, jawaban yang diterima cukup mengejutkan: kuota Bulog disebut sudah habis. Petani diarahkan menjual ke pihak swasta.
Tak puas dengan alasan tersebut, Gubernur Hidayat mengeluarkan ultimatum. Ia memerintahkan Kepala Bulog Cabang Bangka untuk segera menghadap dirinya pada Senin (22/9/2025) di Pangkalpinang, guna mencari jalan keluar.
“Kalau Bulog berhenti membeli, sama saja mematikan semangat petani. Padahal pemerintah pusat dan daerah sedang menggalakkan swasembada pangan. Ini jelas kontradiktif,” ungkap Hidayat dengan nada tegas.
Investigasi media menemukan, penghentian pembelian gabah oleh Bulog justru terjadi di tengah kampanye besar pemerintah pusat untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Ironinya, di lapangan, petani justru dibiarkan menghadapi tengkulak dengan harga yang mencekik.
Kebijakan ini berpotensi memukul mundur motivasi petani Babel yang baru saja bangkit mengembangkan sawahnya. Jika tak ada intervensi cepat, Babel bisa kehilangan momentum menuju swasembada pangan
Dengan ketegasan dan gerak cepatnya, Gubernur Hidayat menegaskan dirinya berdiri di pihak petani. Ia memastikan pemerintah provinsi tidak akan membiarkan petani menjadi korban permainan harga.
“Petani Babel harus dilindungi. Jangan sampai ada kebijakan yang membunuh semangat mereka. Pemerintah daerah akan terus mengawal,” pungkas Hidayat .(Red/SM)
