PANGKALPINANG, — Bakal calon Wali Kota Pangkalpinang, Saparudin atau yang akrab disapa Prof. Udin, menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip utama dalam kepemimpinannya.
Selama menjabat sebagai Direktur Utama PT. Bumi Bangka Belitung Sejahtera (BUMD Babel) periode 2019–2022, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak menemukan adanya temuan atau penyimpangan dalam pengelolaan keuangan BUMD tersebut.
“Selama saya memimpin, alhamdulillah BPK tidak pernah menemukan satu pun temuan yang merugikan negara. Semua laporan keuangan kami tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Prof. Udin, Rabu (16/7/2025).
Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari komitmen membangun tata kelola yang efisien dan mandiri. Sepanjang kepemimpinannya, BUMD Babel tidak pernah menerima penyertaan modal dari APBD Provinsi Bangka Belitung.
“Kami bergerak mandiri, tanpa bantuan APBD. Kami justru aktif menggandeng investor dan pemerintah pusat untuk masuk ke Babel,” ujarnya.
BUMD di bawah kepemimpinannya menjalankan berbagai proyek strategis, mulai dari keberadaan Berkah Mart yang menjangkau desa-desa, hingga pengelolaan Pabrik Beras Premium yang sebelumnya terbengkalai.
Prof. Udin menjelaskan bahwa Berkah Mart disuplai oleh Distribution Center (DC) yang dikelola oleh PT. Babel Berkah Usaha Bersama (BBUB), sedangkan pengelolaan tokonya dipercayakan pada BUMDes secara mandiri.
Sementara pabrik beras di Batu Betumpang kembali dioperasikan lewat kerja sama dengan PT. Bumi Pangan Digdaya, menyerap hasil panen petani lokal.
Tak hanya itu, Prof. Udin juga sukses membawa program skala nasional ke Babel, seperti pembangunan Pabrik Pengolahan Limbah B3 di Kawasan Industri Sadai.
Walaupun kini masih menunggu izin operasional dari Kementerian Lingkungan Hidup, ia memastikan bahwa proyek tersebut tidak melibatkan dana APBD sama sekali.
“Kami membuktikan bahwa BUMD bisa tumbuh tanpa membebani keuangan daerah. Semua dilakukan dengan prinsip good governance,” tambahnya.
Kontribusi lainnya adalah pembentukan Kantor Pemasaran Bersama (KPB) Lada Babel, yang menyatukan para petani, koperasi, eksportir, dan pemilik indikasi geografis lada. KPB ini membuat tata niaga ekspor lebih tertib dan meningkatkan nilai tambah bagi daerah.
Di bidang perpajakan, Prof. Udin bahkan menunjukkan ketegasan dengan menyelesaikan tunggakan lama yang ditemukan saat audit internal.
“Ada tunggakan pajak dari tahun 2015–2016. Saya ambil alih tanggung jawab itu dan menyelesaikannya melalui negosiasi serta skema cicilan,” katanya.
Dengan rekam jejak bersih yang diakui BPK serta pendekatan kepemimpinan yang mandiri dan inovatif, Prof. Udin membawa semangat yang sama dalam pencalonannya sebagai Wali Kota Pangkalpinang.
“Saya percaya, membangun kota itu butuh akal sehat dan keberanian untuk mandiri. Jika BUMD Babel bisa kita kelola tanpa APBD dan tanpa masalah, maka Pangkalpinang pun bisa kita majukan tanpa membebani rakyat,” pungkasnya.
